Peran Pemerintah Dalam Mengetasi Masalah Pendidikan

Pendidikan Indonesia semakin hari kualitasnya semakin rendah. Negara Indonesia menempati peringkat 10 dari 14 negara. Sedangkan untuk kualitas para guru, kualitasnya berada pada level 14 dari 14 negara berkembang. Dan untuk kemampuan membaca, Negara Indonesia berada pada peringkat 39 dari 42 negara berkembang di dunia. Ini merupakan ciri bahwa negara Indonesia tidak serius untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini juga dapat disebabkan karena peran pemerintah yang belum maksimal.

Semakin tertinggalnya pendidikan bangsa ini dari bangsa-bangsa lain harusnya membuat kita termotivasi untuk memperbaiki diri. Banyak masalah pendidikan yang muncul semakin kompleks seiring dengan berkembangnya zaman. Untuk terlaksananya mutu pendidikan yang berkualitas, tak lepas dari peran pemerintah. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan  kualitas pendidikan  di Indonesia rendah dan peran pemerintah dalam mengatasinya, antara lain yaitu:

1.     Rendahnya kualitas sarana fisik

Banyak sekali lembaga pendidikan di Indonesia yang tidak layak digunakan. Banyak pula sekolah dan perguruan tinggi kita yang gedungnya rusak, atau bahkan masih ada lembaga pendidikan yang belum memiliki gedungnya sendiri, kepemilikan dan penggunaan media belajar yang rendah, serta buku perpustakaan yang tidak lengkap. Dalam mengatasinya pemerintah Indonesia setiap tahunnya telah berusaha meningkatkan anggaran untuk pendidikan.

2.    Rendahnya kualitas guru

Keadaan guru di Indonesia juga memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalsime yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Dalam mengatasi masalah ini pemerintah mulai aktif dalam pemberian bekal, penyuluhan, lokakarya dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas pendidik di Indonesia

3.    Rendahnya kesejahteraan guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempengaruhi peran dalam membuat kualitas pendidikan di Indonesia. Mengapa kesejahteraan guru menjadi hal yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia? Hal ini penting dan berpengaruh jika kesejahteraan seorang pengajar belum terpenuhi, maka kemungkinan besar akan sulit bagi pengajar untuk menyampaikan bahan ajar kepada peserta didik dengan optimal karena motivasi mereka dalam mengajar menjadi berkurang. Oleh karena itu Pemerintah mengatasi masalah ini dengan memberikan tunjangan sertifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme guru dalam pembelajaran juga dalam kesejahteraan.

4.    Rendahnya prestasi siswa

Dengan masalah-masalah di atas, pencapaian prestasi siswa pun menjadi kurang memuaskan. Maka cara pemerintah dalam mengatasinya adalah dengan memberikan dan meningkatkan motivasi siswa. Pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan standar kelulusan minimal yang harus dicapai siswa. Hal ini dimaksudkan, dengan naiknya standar kelulusan minimal siswa dapat lebih rajin dan lebih giat lagi dalam belajar untuk encapai standar tersebut.

5.    Mahalnya biaya pendidikan

“pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.  Untuk masalah ini, pemerintah telah merencanakan program BOS (Bantuan Operasional Siswa). Dengan BOS, pendidikan di Indonesia dapat dinikmati oleh semua kalangan. Saat ini juga telah banyak lembaga-lembaga yang memberikan beasiswa untuk siswa yang berprestasi yang tidak mampu. Dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, dapat memberikan motivasi belajar bagi siswa itu sendiri.

6.    Masalah kurikulum

Kurikulum pendidikan di Indonesia dari segi pengajaran, kurang mengarahkan peserta didik untuk nantinya jika lulus  agar dapat menciptakan sesuatu yang baru. Hal ini dapat membentuk kepribadian yang konsumtif. Untuk mengatasi masalah kurikulum, pemerintah telah berusaha untuk mengganti kurikulum yang dianggap kurang tepat dan kurang efesien. 

Dapat disimpulkan bahwa agar kualitas pendidikan di Indonesia dapat meningkat, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak. Baik dari pemerintah maupun dari masyarkat sebagai pelaku dan penikmat pendidikan. Peran pemerintah dan masyarakat sangat diharapkan, hal ini karena agar tercipta suatu hubungan timbal balik yang baik antar pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga harus bisa meningkatkan birokrasi Negara ini agar semua kebijakan yang diambil menyangkut peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan dapat meminimalisir hambatan yang mungkin akan muncul.